Laporan Statistik Kesehatan 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ibu melahirkan di sejumlah daerah masih minim teredukasi tentang KB pascapersalinan (KBPP).
Papua menjadi provinsi dengan persentase ibu melahirkan paling minim menerima konseling soal KBPP, sebesar 47,44% pada 2022. Ini jauh dari rerata nasional yang sebesar 78,16%.
Sulawesi Tenggara menyusul di urutan kedua dengan proporsi 61,57%. Dengan jarak tipis di urutan ketiga ada Maluku dengan proporsi 62,76%.
Aceh juga tercatat masuk daftar ini, dengan persentase ibu melahirkan yang menerima konseling KBPP sebesar 64,36%. Sisanya terdapat Sumatra Utara, Sulawesi Barat, hingga Papua Barat, seperti grafik di atas.
Sementara untuk daerah yang menerima konseling KBPP tertinggi adalah DKI Jakarta (92,18%); Bali (88,48%); Jawa Timur (84,46%); Lampung (83,91%); dan Kalimantan Selatan (83,87%).
Sebagai catatan, data ini menghimpun perempuan yang menikah rentang usia 10-54 tahun dan yang melahirkan dalam waktu dua tahun terakhir.
(Baca juga: Pil Jadi Metode Kontrasepsi dengan Tingkat Putus Pakai Tertinggi 2022)
Melansir laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Yogyakarta, KBPP menjadi metode yang efektif guna menunda kehamilan berikutnya minimal dua tahun atau tidak ingin memiliki anak lagi. Pelayanan KBPP biasanya diberikan dalam kurun waktu 42 hari setelah persalinan.
"Ini menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman serta dapat mencegah stunting," tulis BKKBN Yogyakarta dalam lamannya.
Selain itu, manfaat KBPP setidaknya bisa dirasakan tiga pihak. Untuk sang ibu, bisa meningkatkan kesehatannya sehingga mampu memberikan ASI eksklusif dan pola asuh yang baik.
Untuk bayi, bisa meningkatkan kesehatan dan mendapat kecukupan ASI. Sementara untuk keluarga, bisa meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
(Baca juga: Memahami Depresi Postpartum yang Dirasakan Para Ibu Setelah Melahirkan)