Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah 56.52 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3.25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir (2021-2023) sebesar 53.43 persen, pertumbuhan hunian layak terjangkau di Bengkulu lebih baik.
Secara historis, Persentase Hunian Layak Terjangkau di Bengkulu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, persentase ini mencapai 93.70 persen, kemudian anjlok drastis menjadi 41.73 persen pada tahun 2020. Setelah itu, terjadi peningkatan secara bertahap hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 14.88 persen, sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu sedikit mengalami penurunan turun 0.44 persen. Anomali penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi perhatian khusus, jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi lima tahun terakhir.
Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Bengkulu menempati peringkat ke-9 untuk persentase hunian layak terjangkau pada tahun 2024. Secara nasional, Bengkulu berada di peringkat ke-31. Peringkat ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2023 yang berada di urutan 28. Nilai 56.52 persen menempatkan Bengkulu di bawah rata-rata nasional.
Jika melihat peringkat di pulau Sumatera, posisi Bengkulu masih sama dengan tahun sebelumnya. Nilai ini masih perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Sumatera yang memiliki akses hunian layak terjangkau lebih baik. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih intensif untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan hunian layak bagi masyarakat.
Perlu ada evaluasi mendalam mengenai penyebab fluktuasi data hunian layak terjangkau di Bengkulu, terutama terkait penurunan signifikan pada tahun 2020. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Papua Barat Daya
Papua Barat Daya menempati urutan kedua secara keseluruhan pulau dengan nilai persentase sebesar 58.25 persen. Namun, ada penurunan yang cukup tajam dalam pertumbuhan hunian layak terjangkau, di mana terlihat bahwa pada tahun sebelumnya pertumbuhan hanya sebesar 2.28 persen. Kendati demikian, Papua Barat Daya masih menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, mengindikasikan adanya upaya yang signifikan dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Papua Barat
Papua Barat, dengan nilai 58.22 persen, menduduki peringkat ke-3 di pulau Papua. Pertumbuhan hunian layak terjangkau menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu sebesar 5.5 persen. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi secara nasional, pertumbuhan yang positif ini mengindikasikan bahwa ada upaya yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat bersaing dengan daerah lain yang memiliki nilai lebih tinggi.
Kep. Riau
Kepulauan Riau, yang berada di peringkat ke-8 di Sumatera, mencatatkan nilai 57.19 persen. Pertumbuhan hunian layak terjangkau menunjukkan angka yang stabil, yaitu 3.84 persen. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi di antara provinsi-provinsi di Sumatera, pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan bahwa Kepulauan Riau mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam menyediakan hunian yang layak. Dengan upaya yang lebih intensif, Kepulauan Riau memiliki potensi untuk meningkatkan peringkatnya di masa depan.
Jawa Barat
Jawa Barat berada di peringkat ke-5 dengan nilai 56.25 persen. Pertumbuhan hunian layak terjangkau mencapai 9.79 persen. Meski berada di peringkat tengah, pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penyediaan hunian layak di Jawa Barat. Dengan upaya yang berkelanjutan dan inovatif, Jawa Barat berpotensi untuk meningkatkan peringkatnya dan memberikan akses hunian yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki peringkat ke-3 di Nusa Tenggara dan Bali dengan nilai 46.88 persen. Pertumbuhan hunian layak terjangkau hanya sebesar 0.52 persen. Meskipun demikian, NTT masih menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses hunian yang layak. Dengan fokus pada strategi yang lebih efektif, NTT berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan peringkatnya dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
DKI Jakarta
DKI Jakarta menempati peringkat ke-6 dengan nilai 39 persen. Pertumbuhan hunian layak terjangkau menunjukkan angka 0.52 persen. DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan inovasi dan kebijakan yang tepat, DKI Jakarta berpotensi untuk meningkatkan akses hunian yang layak bagi warganya.