Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase desa yang tidak memiliki sinyal internet di Kabupaten Mimika, Papua, pada tahun 2024 sebesar 1.32 desa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (3.95 desa). Penurunan ini merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan sebesar 66.67. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 (1.32 desa), secara keseluruhan, persentase desa tanpa sinyal di Mimika menunjukkan perbaikan.
Secara historis, persentase desa tanpa sinyal di Mimika mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 25 dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2020, penurunan kembali terjadi sebesar 33.33. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 50. Anomali terjadi pada tahun 2024, dimana terjadi penurunan tajam sebesar 66.67. Rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas upaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.
(Baca: Persentase Penduduk Merokok Umur Lebih dari 15 Tahun di Papua Barat | 2024)
Dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya, kondisi tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rata-rata persentase desa tanpa sinyal dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) adalah 3.51, sedangkan pada tahun 2024, angkanya mencapai 1.32. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aksesibilitas internet di wilayah Kabupaten Mimika. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2021 yaitu 50.
Pada tahun 2024, Kabupaten Mimika menempati peringkat ke-26 untuk persentase desa tanpa sinyal di tingkat pulau. Peringkat ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2021 yang berada di peringkat 40. Di tingkat nasional, Kabupaten Mimika berada di peringkat 99, naik dari peringkat 121 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Mimika membuahkan hasil yang positif.
Berdasarkan data perbandingan, beberapa kabupaten di pulau lain memiliki persentase desa tanpa sinyal yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mimika. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera) memiliki persentase 1.41 dengan peringkat pulau 16, Kabupaten Gayo Lues (Sumatera) memiliki persentase 1.35 dengan peringkat 17, Kabupaten Muna (Sulawesi) memiliki persentase 1.33 dengan peringkat 21, Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan) memiliki persentase 1.32 dengan peringkat 22, Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera) memiliki persentase 1.3 dengan peringkat 18, dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera) memiliki persentase 1.27 dengan peringkat 19.
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera, mencatatkan persentase desa tanpa sinyal sebesar 1.41, dengan pertumbuhan negatif turun 31.69. Peringkatnya di tingkat pulau adalah 16 dan secara nasional berada di posisi 96. Nilai ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana angka sebelumnya mencapai 2.06. Dengan perbandingan data ini, terlihat bahwa upaya perbaikan akses internet di wilayah ini masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan daerah lain di Sumatera. Penurunan ini memberikan indikasi bahwa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk infrastruktur telekomunikasi.
(Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Malang | 2024)
Kabupaten Gayo Lues
Kabupaten Gayo Lues, juga di Sumatera, memiliki persentase desa tanpa sinyal sebesar 1.35. Daerah ini menunjukkan pertumbuhan negatif turun 33.33, dengan penurunan dari nilai sebelumnya yaitu 2.03. Peringkat di tingkat pulau adalah 17 dan secara nasional berada di posisi 97. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitasnya. Dibandingkan dengan wilayah lain, Gayo Lues masih memiliki tantangan signifikan dalam menyediakan akses internet yang merata. Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Kabupaten Muna
Kabupaten Muna, Sulawesi, mencatatkan persentase desa tanpa sinyal sebesar 1.33 dengan pertumbuhan negatif yang cukup besar yaitu -60. Peringkat di tingkat pulau adalah 21 dan secara nasional berada di posisi 98. Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang memiliki nilai 3.33, terlihat penurunan yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Muna perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses internet di wilayahnya. Strategi yang lebih inovatif mungkin diperlukan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur telekomunikasi.
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan, memiliki persentase desa tanpa sinyal sebesar 1.32, dengan pertumbuhan negatif turun 60.79. Peringkat di tingkat pulau adalah 22 dan secara nasional berada di posisi 99. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang memiliki nilai 3.36. Kabupaten Kutai Timur perlu mengkaji ulang pendekatan yang digunakan dalam penyediaan akses internet. Faktor-faktor seperti geografis dan ketersediaan sumber daya perlu dipertimbangkan untuk merumuskan solusi yang lebih efektif.
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera, memiliki persentase desa tanpa sinyal sebesar 1.3, dengan pertumbuhan negatif turun 60. Peringkat di tingkat pulau adalah 18 dan secara nasional berada di posisi 101. Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dengan nilai 3.25, terlihat penurunan yang cukup signifikan. Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses internet di wilayahnya. Kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah pusat dapat membantu mempercepat proses ini.
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera, mencatatkan persentase desa tanpa sinyal sebesar 1.27. Kabupaten ini mengalami pertumbuhan 0. Peringkat di tingkat pulau adalah 19 dan secara nasional berada di posisi 102. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satu-satunya wilayah dalam daftar yang tidak mengalami pertumbuhan. Persentase yang tetap ini didorong oleh nilai pada tahun sebelumnya yang sama, yaitu 1.27 dan 2.47 pada dua tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini perlu dievaluasi agar tidak tertinggal dari daerah lain.
Premium
