Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) terus meningkat, seiring dengan semakin banyaknya penduduk usia produktif di Indonesia.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Mei 2023 nilai total pembiayaan dari bank umum kepada perorangan (non-bank/non-lapangan usaha) untuk KPR sudah mencapai Rp605 triliun. Angka ini belum termasuk kredit untuk pemilikan apartemen dan ruko/rukan.
(Baca: BI Prediksi Standar Penyaluran KPR Sedikit Lebih Longgar Awal 2023)
Nilai total pembiayaan KPR dari bank umum pada Mei 2023 meningkat 0,92% dibanding bulan sebelumnya (month-on-month/mom), serta tumbuh 7,71% dibanding setahun lalu (year-on-year/yoy).
Namun, peningkatan itu diikuti oleh bertambahnya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Pada Mei 2023, nilai NPL pembiayaan KPR bank umum mencapai Rp15 triliun, meningkat 4,65% secara bulanan (mom) dan tumbuh 14,71% secara tahunan (yoy).
Dalam periode sama, rasio NPL-nya mencapai 2,49% dari total pembiayaan. Ini merupakan rasio KPR bermasalah tertinggi dalam satu setengah tahun terakhir, seperti terlihat pada grafik.
Jika dirinci berdasarkan lokasi, pada Mei 2023 rasio KPR bermasalah tertinggi berada di Papua Barat, yakni 13,07%. Tapi, nilai NPL-nya tergolong kecil, yakni hanya Rp174,55 miliar.
KPR bermasalah dengan nominal terbesar justru berada di DKI Jakarta, yang nilai NPL-nya mencapai Rp3,62 triliun, meskipun rasionya hanya 2,38%.
(Baca: KPR, Metode Pembayaran Paling Diminati Milenial untuk Punya Rumah dalam Waktu Dekat)