Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia membuka sekitar 36,8 ribu tender atau lelang proyek infrastruktur dengan nilai total Rp180,07 triliun. Kemudian daftar tender dengan nilai kontrak tertinggi mayoritasnya dimenangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan bertajuk Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020 yang dirilis 1 Juni 2022.
ICW mengungkapkan 4 dari 10 besar penyedia atau vendor infrastruktur yang paling banyak dikontrak pada tahun 2020 adalah BUMN. Sebanyak 9 dari 10 vendor dengan nilai kontrak tertinggi juga merupakan BUMN.
"Ini berarti bahwa di Indonesia, BUMN mendominasi kontrak terbesar di seluruh Tanah Air pada tahun 2020," jelas ICW dalam laporannya.
Dalam laporan ini ICW menganalisis data lelang proyek infrastruktur yang tercatat dalam situs Opentender.net. Menurut ICW, situs tersebut sudah mencakup 100% data tender proyek infrastruktur pemerintah yang didanai menggunakan APBN. Namun, proyek infrastruktur yang didanai lewat perjanjian kerangka kerja atau kemitraan publik-swasta tidak tercakup di sini.
Berdasarkan data di Opentender.net, berikut daftar 10 vendor atau pemenang tender proyek infrastruktur dengan nilai kontrak tertinggi pada 2020:
- Sino Road and Bridge Group Co. Ltd: Rp4,58 triliun
- PT Brantas Abipraya (Persero): Rp3,12 triliun
- PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero): Rp2,72 triliun
- PT Waskita Karya Tbk (Persero): Rp2,66 triliun
- PT Adhi Karya Tbk (Persero): Rp2,41 triliun
- PT Adhi Karya Tbk (Persero): Rp2,35 triliun
- PT Nindya Karya Tbk (Persero): Rp2,07 triliun
- PT Wijaya Karya Tbk (Persero): Rp1,66 triliun
- PT Len Industri (Persero): Rp1,62 triliun
- PT PP Tbk (Persero): Rp1,5 triliun
Dari daftar di atas, hanya ada satu pemenang tender dari pihak swasta, yakni Sino Road and Bridge Group Co. Ltd. Sedangkan sisanya berstatus sebagai BUMN.
"Di pasar infrastruktur, mayoritas penyedia adalah BUMN. Dari kesiapan administrasi selama masa prakualifikasi, jumlah aset yang dimiliki dijadikan jaminan, alat dan perlengkapan menjadi salah satu alasan mengapa BUMN menjadi pemenang untuk sebagian besar proyek konstruksi publik," jelas ICW.
"Tren yang sama dengan BUMN pemenang tender konstruksi juga dapat ditemukan secara konsisten dalam 10 tahun terakhir (2011-2020) dengan separuh dari 10 besar penyedia yang dikontrak adalah BUMN yang tersangkut kasus korupsi," lanjut ICW.
Menurut pantauan ICW, dalam 10 tahun belakangan peserta tender infrastruktur nasional umumnya lebih banyak berasal dari BUMN ketimbang swasta.
"Meskipun perusahaan konstruksi swasta ada, mereka bukan saingan untuk BUMN. Hal ini juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa banyak perusahaan konstruksi swasta besar tidak berpartisipasi dalam tender pemerintah," ungkap ICW.
"Banyak perusahaan konstruksi swasta mengikuti tender, tetapi tidak setingkat dengan BUMN. Sedangkan yang setara dengan BUMN enggan mengikuti tender," pungkasnya.
(Baca Juga: Jawa Timur Miliki Konsultan di Sektor Konstruksi Terbanyak Nasional pada 2020)