Pilkada Mana yang Paling Bermasalah?

Politik

Premium

21/03/2017 11:34 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Daerah Pemohon Sengketa Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi per Provinsi

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pilkada Mana yang Paling Bermasalah?

Harga: Rp5.000

Saya setuju dengan Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi. Saya memberikan persetujuan untuk data saya diproses oleh Databoks.

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Daerah Pemohon Sengketa Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi per Provinsi

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dari 101 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 ada 50 permohonan perkara dari 47 daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sepuluh daerah di antaranya berasal dari Aceh, yaitu Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Singkil. Lalu Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Langsa.

Di Provinsi Papua terdapat delapan daerah penyelenggaraan Pilkada 2017 diajukan permohonan ke MK, yakni Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mappi, Kota Jayapura, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. Namun, dari jumlah permohonan, daerah di Papua paling banyak mengajukan sengketa dimana diKabupaten Sarmi ada tiga permohonan yang diajukan. Total ada 11 permohonan dari Provinsi Papua.