Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024

Politik

Lite

Erlina F. Santika 02/10/2024 17:29 WIB

URL telah disalin

Rincian dan Jumlah Permohonan Judicial Review Undang-Undang (2019-2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Corporate

~~Rp100.000~~

Rp3.000.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Rincian dan Jumlah Permohonan Judicial Review Undang-Undang (2019-2024)

Nama Data	Nilai
Uji materil	83
Uji formil	25
Uji materil & formil	17
Total JR	125

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Indonesian Parliamentary Center (IPC) menyampaikan, terdapat 125 permohonan judicial review (JR) atau pengujian terhadap undang-undang yang sudah disahkan selama 2019-2024.

Rinciannya, sebanyak 83 permohonan diajukan untuk uji materil. Lalu ada 25 permohonan untuk uji formil.

Terakhir, permohonan uji materil beserta uji formil dengan jumlah 17 permohonan.

Berdasarkan putusannya, mayoritas tidak dapat diterima dengan jumlah lebih dari 40 putusan.

Adapun UU yang paling banyak dilakukan JR ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Cipta Kerja dengan lebih dari 20 permohonan.

Produk hukum itu sebenarnya sudah melalui banyak kritik dan pengujian, dari 2019-2020 hingga berubah menjadi Perppu Ciptaker yang diuji pada 2022-2023.

Adapun pihak yang mengajukan JR paling banyak berasal dari akademisi, disusul masyarakat sipil, pengusaha, dan pihak lainnya. Total pihak yang mengajukan lebih dari 20 orang.

"Hak konstitusi untuk mengajukan JR ke MK seharusnya tidak dijadikan alasan singkat untuk menghindari pembahasan UU yang harus transparan, partisipatif, dan akuntabel," tulis IPC dalam laporan yang dipublikasikan Senin (30/9/2024).

Editor : Erlina F. Santika

Data Terkait

Banyak Orang Yakin Muncul Partai Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Ada Kenaikan Tipis dalam Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024

Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara

Mayoritas Pelaku Korupsi RI Tak Kembalikan Uang Negara

TNI Jadi Lembaga Negara dengan Citra Positif Tertinggi Awal 2025

Riwayat Presidential Threshold, Berlaku Sejak Pemilu 2004

Data Stories Terkini

Gunung Ibu Kembali Erupsi Dini Hari Ini, Tinggi Letusan Sekitar 600 Meter Demografi 27/03/2025, 23:52 WIB

Prakiraan Cuaca di Belitung 24 Mar-03 Apr/25 Demografi 27/03/2025, 22:34 WIB

Prakiraan Cuaca di Nabire 24 Mar-03 Apr/25 Demografi 27/03/2025, 21:44 WIB

36,34 Ribu Penduduk Kab. Padang Lawas Utara Lulusan SMP pada Desember 2024 Demografi 27/03/2025, 21:28 WIB

Waspada! Malam Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Kamis, 27 Maret 2025) Demografi 27/03/2025, 21:21 WIB

Nilai Investasi PMA Sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya Periode 2013-2023 Perdagangan 27/03/2025, 20:20 WIB

Data Populer

Lihat Semua

Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024

Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024

Tags

Data Terkait

Banyak Orang Yakin Muncul Partai Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Ada Kenaikan Tipis dalam Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024

Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara

Mayoritas Pelaku Korupsi RI Tak Kembalikan Uang Negara

TNI Jadi Lembaga Negara dengan Citra Positif Tertinggi Awal 2025

Riwayat Presidential Threshold, Berlaku Sejak Pemilu 2004

Data Stories Terkini

Data Populer

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.566,4 per Dolar AS (Kamis, 27 Maret 2025)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$3,86 /Mmbtu (Kamis, 27 Maret 2025)

Harga Kedelai Amerika Kontrak Dua Bulan - Us Soybeans Futures tidak Berubah Menuju Level US$1.001 /Bushel (Kamis, 27 Maret 2025)

Statistik Penduduk Beragama Protestan di DI Yogyakarta 2015-2024

Statistik Penduduk Beragama Hindu di Sulawesi Tengah 2015-2024

Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024

Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024

Tags

Data Terkait

Banyak Orang Yakin Muncul Partai Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Ada Kenaikan Tipis dalam Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024

Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara

Mayoritas Pelaku Korupsi RI Tak Kembalikan Uang Negara

TNI Jadi Lembaga Negara dengan Citra Positif Tertinggi Awal 2025

Riwayat Presidential Threshold, Berlaku Sejak Pemilu 2004

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.566,4 per Dolar AS (Kamis, 27 Maret 2025)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$3,86 /Mmbtu (Kamis, 27 Maret 2025)

Harga Kedelai Amerika Kontrak Dua Bulan - Us Soybeans Futures tidak Berubah Menuju Level US$1.001 /Bushel (Kamis, 27 Maret 2025)

Statistik Penduduk Beragama Protestan di DI Yogyakarta 2015-2024

Statistik Penduduk Beragama Hindu di Sulawesi Tengah 2015-2024