Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 05/10/2022 16:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Temuan BPK terkait Kegiatan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Temuan BPK terkait Kegiatan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada banyak pemerintah provinsi (pemprov) yang belum melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan optimal.

Temuan BPK ini tercatat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang dirilis 4 Oktober 2022.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja pemprov di 34 provinsi Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan per tahun anggaran 2021.

Hasilnya, BPK menemukan ada 30 pemprov yang kegiatan pemberdayaannya belum memberikan akses modal usaha untuk warga miskin.

Kemudian 19 pemprov belum melibatkan kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, industri dan/atau kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Sebanyak 24 pemprov dinilai belum mengidentifikasi dan belum memanfaatkan modal wilayah dalam skema pemberdayaan masyarakat miskin.

Terakhir, 31 pemprov dinilai belum secara aktif memfasilitasi atau membuka akses pasar guna meningkatkan captive market produk-produk hasil pemberdayaan masyarakat miskin.

"Hal tersebut mengakibatkan masyarakat penerima bantuan tidak dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara produktif, dan pemprov berpotensi tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya," tulis BPK dalam laporannya.

Atas temuan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada gubernur agar menggerakkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah masing-masing, khususnya untuk mengusulkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disertai dengan:

Fasilitas dan/atau menyediakan akses permodalan usaha dengan skema yang tidak memberatkan masyarakat miskin.
Skema kemitraan yang dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Penyusunan peta potensi wilayah yang dimiliki dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
Fasilitas dan/atau penyediaan akses pasar bagi masyarakat miskin penerima manfaat untuk meningkatkan captive market produk-produk buatan penerima manfaat.

(Baca: Banyak Pemprov Belum Punya Rencana Penanggulangan Kemiskinan)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

19,06% Penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Masuk Kategori Miskin

Tren PHK di Jakarta, Tertinggi se-Indonesia pada Oktober 2024

BPS: Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Papua Turun 1,76%(Data Desember 2024)

Rano 'Si Doel' Karno Paling Disukai Warga di Antara Cagub-Cawagub Jakarta

14,72% Penduduk di Kota Gunung Sitoli Masuk Kategori Miskin

Rata-rata Harga Tiket Pesawat RI Naik 13% selama 2014-2023

Data Stories Terkini

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Pagi Hari Diperdagangkan US$ 543,5 Bushel (Jumat, 22 November 2024) Pasar 23/11/2024, 10:16 WIB

Harga Perak Pagi Hari Diperdagangkan US$ 31,402 per Troy Ons (Jumat, 22 November 2024) Materials 23/11/2024, 9:55 WIB

Harga Karet Tsr20 Turun Menuju Level US$ 188,3 per 100 Kg (Kamis, 21 November 2024) Agroindustri 23/11/2024, 9:51 WIB

10 Provinsi dengan Harga Beras Kualitas Bawah II Paling Mahal (Jumat, 22 November 2024) Ekonomi & Makro 23/11/2024, 9:41 WIB

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Timur (22 November 2024) Transportasi & Logistik 23/11/2024, 9:38 WIB

Harga Pangan Sabtu (23/11) Wilayah Jawa Timur: Garam Naik, Minyak Turun Ekonomi & Makro 23/11/2024, 9:13 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Tags

Data Terkait

19,06% Penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Masuk Kategori Miskin

Tren PHK di Jakarta, Tertinggi se-Indonesia pada Oktober 2024

BPS: Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Papua Turun 1,76%(Data Desember 2024)

Rano 'Si Doel' Karno Paling Disukai Warga di Antara Cagub-Cawagub Jakarta

14,72% Penduduk di Kota Gunung Sitoli Masuk Kategori Miskin

Rata-rata Harga Tiket Pesawat RI Naik 13% selama 2014-2023

Data Stories Terkini

Data Populer

Harga Minyak Dunia Turun ke US$ 74,22 per Barel (Jumat, 22 November 2024)

Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp. 15.911,3 per Dolar AS (Rabu, 20 November 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Turun Menuju Level US$ 16.000 per Ton (Kamis, 21 November 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Pagi Hari Diperdagangkan US$ 543,5 Bushel (Jumat, 22 November 2024)

Harga Gas Alam Dunia Naik Menuju Level US$ 3,32 per Mmbtu (Kamis, 21 November 2024)

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Tags

Data Terkait

19,06% Penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Masuk Kategori Miskin

Tren PHK di Jakarta, Tertinggi se-Indonesia pada Oktober 2024

BPS: Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Papua Turun 1,76%(Data Desember 2024)

Rano 'Si Doel' Karno Paling Disukai Warga di Antara Cagub-Cawagub Jakarta

14,72% Penduduk di Kota Gunung Sitoli Masuk Kategori Miskin

Rata-rata Harga Tiket Pesawat RI Naik 13% selama 2014-2023

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer