Efektivitas kinerja pemerintah Indonesia dalam menyediakan layanan publik membaik dalam dua dekade terakhir.
Hal ini terlihat dari data Worldwide Governance Indicator, khususnya indeks dimensi efektivitas pemerintahan (government effectiveness), yang dirilis Bank Dunia.
(Baca: Melihat Angka Kelaparan Indonesia, Apakah Ada Perbaikan?)
Pada tahun 2002, tak lama setelah Reformasi, peringkat persentil indeks efektivitas pemerintah Indonesia hanya 37,30%.
Artinya, ketika itu kinerja pemerintah Indonesia dalam menyediakan layanan publik hanya lebih baik dari 37,30% negara di skala global.
Kemudian peringkat persentilnya berangsur-angsur naik hingga mencapai 66,04% pada 2022.
Dengan kata lain, pada 2022 efektivitas kinerja pemerintah Indonesia sudah lebih baik dari 66,04% negara di skala global.
(Baca: Kemiskinan Ekstrem Indonesia Berkurang sampai 2023)
Bank Dunia menilai efektivitas pemerintah berdasarkan persepsi masyarakat, pelaku usaha, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional terkait kualitas layanan publik di suatu negara.
Indikator penilaiannya mencakup kualitas birokrasi, infrastruktur jalan, layanan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, sanitasi, jaringan listrik, transportasi publik, sampai pengelolaan sampah.
Dalam membuat indeks ini Bank Dunia menggunakan data hasil survei opini publik serta laporan penilaian pakar dari berbagai lembaga, di antaranya Economist Intelligence Unit (EIU), World Economic Forum (WEF), Gallup World Poll (GWP), Asian Development Bank (ADB), dan lain-lain.
Seluruh data tersebut kemudian dirumuskan ke dalam peringkat persentil berskala 0-100. Makin tinggi skornya, efektivitas kinerja pemerintah suatu negara diasumsikan makin baik.
(Baca: Rekor Baru, 72% Penduduk Indonesia Punya Jaminan Kesehatan pada 2023)