Siapa Tokoh yang Dinilai Mampu Perjuangkan Penegakan Hukum dan HAM? Ini Hasil Surveinya
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC) mengungkapkan 10 tokoh yang dianggap paling mampu memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Hasilnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dinilai sebagai tokoh yang dianggap paling mampu memperjuangkan penegakan hukum dan HAM di Tanah Air. Persentase responden yang memilih Mahfud MD mencapai 35% alias tertinggi ketimbang sembilan tokoh lainnya.
Berikutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati urutan kedua tokoh yang dinilai paling mampu memperjuangkan penegakan hukum dan HAM di Indonesia yaitu dipilih oleh 32,5% responden. Lalu, diikuti oleh eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 29,5% responden dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 21,7% responden.
Kemudian, proporsi responden yang memilih eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam isu penegakan hukum dan HAM sebesar 14,8%, disusul Menteri BUMN Erick Thohir 14,5%.
Sementara, responden yang memilih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memiliki proporsi lebih rendah seperti terlihat pada grafik.
Adapun sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD memang kerap menjembatani perihal isu penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Teranyar, sejumlah warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terlibat bentrok dengan petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP pada saat pengukuran untuk pengembangan kawasan Eco City pada Kamis, 7 September lalu.
Akibat insiden tersebut, Mahfud MD memerintahkan petugas keamanan untuk lebih hati-hati dalam menangani polemik pengukuran dan relokasi warga Rempang yang terdampak pengembangan kawasan Eco City. Ia mengimbau para aparat penegak hukum (APH) menggunakan pendekatan persuasi dan dialog terbuka dalam melayani protes warga.
"Saya harap kepada APH di daerah supaya berhati-hati menangani," kata Mahfud dilansir dari Katadata.co.id, Senin (11/9/2023).
Apalagi, menurut dia, relokasi lahan warga terdampak pengembangan Eco City Rempang sudah menemui kesepakatan antara mayoritas masyarakat dengan Pemerintah Daerah, Pengembang dan DPRD pada 6 September 2023. Kesepakatan itu, Mahfud MD melanjutkan, bahkan telah disepakati oleh 80% warga.
Mahfud beranggapan bahwa kerusuhan yang terjadi di Rempang pada Kamis, 7 September lalu dipicu oleh ulah provokator yang tidak berkaitan dengan relokasi lahan warga. "Demonya meledak tanggal 7, sehingga ada 8 orang diduga provokasi dan tidak ada kepentingan di situ," kata Mahfud.
(Baca: Ini Provinsi dengan Kasus Konflik Lahan Terbanyak di Indonesia)
Survei Kurious-KIC ini dilakukan terhadap 933 responden dengan sebaran mewakili demografi populasi di wilayah Indonesia, dengan proporsi 51,2% responden perempuan dan 48,8% responden laki-laki.
Mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa selain Jakarta, yakni 62,1%, diikuti responden dari DKI Jakarta (15%) dan Pulau Sumatra (13,3%). Sementara, proporsi responden yang berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa, dan Maluku-Papua berada di rentang 0,2-3,5%.
Sebagian besar responden berasal dari kelompok usia antara 25-34 tahun (36,3%), disusul kelompok 35-44 tahun (28,9%) dan kelompok 45-54 tahun (16,9%).
Pengumpulan data dilakukan pada 22-29 Agustus 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,2% dan tingkat kepercayaan 95%
(Baca: Bukan dari Bacapres, Ini Tokoh yang Dinilai Paling Mampu Berantas Korupsi di RI)
Data Terkait
Data Stories Terkini
