PDRB ADHK sektor jasa lainnya di Kalimantan Selatan tumbuh 7,41%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp1.646,94 miliar data per 2024. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2014 sebesar 8,94%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor jasa lainnya tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,75%
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Sidoarjo Menurut Sektor pada 2024)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor jasa lainnya di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor jasa lainnya di tanah air.
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Maros Menurut Sektor pada 2024)
DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor jasa lainnya sebanyak Rp91,93 triliun. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 5,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa barat berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa lainnya di provinsi ini tumbuh 7,93%. Jumlah PDRB ADHK sektor jasa lainnya di provinsi ini dilaporkan Rp41,29 triliun. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor jasa lainnya terlihat naik 7,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp38,25 triliun.
Berikutnya, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor jasa lainnya Rp28,76 triliun (naik 8,58%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa lainnya Rp20,61 triliun (naik 6,82%) dan PDRB ADHK sektor jasa lainnya di Banten naik 5,04% menjadi Rp8.270,15 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa lainnya tertinggi pada 2024:
- DKI Jakarta Rp91,93 triliun
- Jawa Barat Rp41,29 triliun
- Jawa Timur Rp28,76 triliun
- Jawa Tengah Rp20,61 triliun
- Banten Rp8.270,15 miliar
- Sulawesi Selatan Rp6.329,52 miliar
- Sumatera Barat Rp3.870,09 miliar
- DI Yogyakarta Rp3.771,49 miliar
- Sumatera Utara Rp3.479,39 miliar
- Lampung Rp3.450,07 miliar