Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Sumatera Utara pada Juni 2025 tumbuh 4,81% menjadi Rp1.562,59 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak 31 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Sumatera Utara pernah terjadi pada Maret 2011 dengan pertumbuhan sebesar 9,46%. Dengan catatan pertumbuhan ini, terlihat bahwa posisi PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terus menguat dalam enam tahun terakhir
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta tercatat dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terbanyak, yaitu Rp12,76 triliun. PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di DKI Jakarta saat ini setara dengan 26,93% dari total seluruh provinsi.
(Baca: PDRB ADHK Sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Periode 2013-2024)
Berikutnya adalah Jawa Barat yang mencatatkan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp4.117,58 miliar lebih tinggi periode yang sama kuartal sebelumnya. Sedangkan untuk data kuartalan, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di provinsi ini naik 10,71% dibandingkan dengan sebelumnya.
Kemudian, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp3.781,22 miliar (naik 4,6%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp2.886,96 miliar (naik 5,03%) dan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Sulawesi Selatan naik 4,89% menjadi Rp2.758,16 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya
(Baca: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Barito Timur Rp.94,05 Juta Data per 2025)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp12,76 triliun
- Jawa Barat Rp4.117,58 miliar
- Jawa Timur Rp3.781,22 miliar
- Jawa Tengah Rp2.886,96 miliar
- Sulawesi Selatan Rp2.758,16 miliar
- Banten Rp2.023,89 miliar
- Sumatera Utara Rp1.562,59 miliar
- Sulawesi Utara Rp1.416,69 miliar
- Aceh Rp1.322,75 miliar
- Kalimantan Timur Rp1.230,85 miliar