PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib seluruh Indonesia pada 2024 mencapai Rp410,09 triliun.

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tersebut naik 6,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Sektor pada 2024)

DKI Jakarta mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi dengan Rp66,75 triliun. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 1,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Setelahnya Jawa Timur di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tumbuh 7,78%. Jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini dilaporkan Rp37,78 triliun. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terlihat naik 7,78% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp35,05 triliun.

Berikutnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp28,64 triliun (naik 8,73%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp27,86 triliun (naik 7,37%) dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp19,51 triliun (naik 6,08%)

(Baca: PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan Periode 2013-2025)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi pada 2024:

• DKI Jakarta Rp66,75 triliun
• Jawa Timur Rp37,78 triliun
• Jawa Barat Rp28,64 triliun
• Jawa Tengah Rp27,86 triliun
• Sumatera Utara Rp19,51 triliun
• Sulawesi Selatan Rp16,33 triliun
• Aceh Rp13,34 triliun
• Sumatera Selatan Rp12,07 triliun
• Sumatera Barat Rp11,02 triliun
• Kalimantan Timur Rp10,98 triliun