PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2024

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada 2024 tumbuh sebesar 6,09%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang pernah dicatatkan dalam dua tahun terakhir terakhir. Capaian itu menjadikan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menurut provinsi rata-rata dalam dua tahun terakhir yakni sebesar nan%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Jumlah Penduduk Umur 0-4 Tahun Periode 2018-2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib seluruh Indonesia pada 2024 mencapai Rp410,09 triliun.

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tersebut naik 6,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Sektor pada 2024)

DKI Jakarta mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi dengan Rp66,75 triliun. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 1,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa timur berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tumbuh 7,78%. Jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini dilaporkan Rp37,78 triliun. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terlihat naik 7,78% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp35,05 triliun.

Berikutnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Barat naik 8,73% menjadi Rp28,64 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp27,86 triliun (naik 7,37%) dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp19,51 triliun (naik 6,08%)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan jumlah tertinggi:

• DKI Jakarta Rp66,75 triliun
• Jawa Timur Rp37,78 triliun
• Jawa Barat Rp28,64 triliun
• Jawa Tengah Rp27,86 triliun
• Sumatera Utara Rp19,51 triliun
• Sulawesi Selatan Rp16,33 triliun
• Aceh Rp13,34 triliun
• Sumatera Selatan Rp12,07 triliun
• Sumatera Barat Rp11,02 triliun
• Kalimantan Timur Rp10,98 triliun