Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan, realisasi anggaran ketahanan pangan pada Januari 2023 mencapai Rp860 miliar atau Rp0,86 triliun.
Capaian tersebut meningkat sebesar 18,4% dari periode sebelumnya, Januari 2022, yang hanya sebesar Rp720 miliar atau Rp0,72 triliun.
Kendati begitu, jika dilihat lima tahun terakhir, capaiannya masih rendah dibandingkan pada realisasi 2021 yang mencapai Rp910 miliar atau Rp0,91 triliun.
Pada periode ini, pemanfaatan anggaran seluruhnya untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Rinciannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp630,8 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan bendungan dan irigasi.
Selain itu, Kementerian Pertanian sebesar Rp125,4 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp99,4 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kucuran dana dua kementerian itu digunakan untuk teknis kegiatan masing-masing kementerian.
Sri Mulyani berharap dana yang digelontorkan dari APBN itu bisa membuat harga pangan lebih ramah di masyarakat. Apalagi, harga beras saat ini kerap melonjak menjelang Ramadan.
(Baca juga: Terus Meroket Jelang Ramadan, Ini Rerata Harga Kelas Beras Nasional)
"Kita berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani masalah harga pangan, beras, yang diharapkan bisa stabil," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
Berikut realisasi anggaran ketahanan pangan Januari 2019-2023:
- 2019 Rp340 miliar
- 2020 Rp250 miliar
- 2021 Rp910 miliar
- 2022 Rp720 miliar
- 2023 Rp860 miliar
(Baca juga: Pendapatan Negara Naik 48,1% pada Januari 2023)