Rata-rata PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Indonesia saat ini sebesar Rp82,84 miliar data per September 2024. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya Periode 2013-2023)
Jawa Timur mencatatkan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tertinggi dengan Rp468.43 miliar. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data kuartalan di wilayah ini turun 2,53% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.
Setelahnya Jawa Barat di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tumbuh 8,34%. Jumlah PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini dilaporkan Rp389.24 miliar. Adapun untuk periode sebelumnya tercatat sebanyak Rp385.26 miliar.
Berikutnya, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di DKI Jakarta naik 0,28% menjadi Rp206.72 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Jawa Tengah naik 1,63% menjadi Rp199,03 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya dan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kalimantan Selatan naik 5,91% menjadi Rp178.94 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Kolaka Utara Menurut Sektor pada 2023)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang jumlah tertinggi:
- Jawa Timur Rp468.43 miliar
- Jawa Barat Rp389.24 miliar
- DKI Jakarta Rp206.72 miliar
- Jawa Tengah Rp199,03 miliar
- Kalimantan Selatan Rp178.94 miliar
- Sumatera Utara Rp151.62 miliar
- Banten Rp141.56 miliar
- Sulawesi Selatan Rp120.63 miliar
- Sumatera Selatan Rp93,92 miliar
- Bali Rp85,41 miliar