Estimasi Kerugian Ekonomi akibat Bencana Sumatra

Bencana banjir dan longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025.

Menurut perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios), bencana ini menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp2,2 triliun.

Angka ini terdiri atas estimasi kerugian dari kerusakan rumah, jalan, jembatan, berhentinya produksi pertanian, serta hilangnya pendapatan masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Berikut rincian estimasi kerugian ekonomi akibat bencana Sumatra menurut perhitungan Celios per 30 November 2025:

Aceh

• Kerugian sektor pertanian tanaman pangan: Rp0,06 triliun
• Kerugian sektor konstruksi: Rp0,97 triliun
• Kerugian sektor perdagangan: Rp0,18 triliun
• Total: Rp1,21 triliun

Sumatera Barat

• Kerugian sektor pertanian tanaman pangan: Rp0,07 triliun
• Kerugian sektor konstruksi: Rp0,51 triliun
• Kerugian sektor perdagangan: Rp0,04 triliun
• Total: Rp0,62 triliun

Sumatera Utara

• Kerugian sektor pertanian tanaman pangan: Rp0,01 triliun
• Kerugian sektor konstruksi: Rp0,38 triliun
• Kerugian sektor perdagangan: Rp0,05 triliun
• Total: Rp0,44 triliun

(Baca: BMKG: Bencana Sumatra Dipicu Hujan Ekstrem Akhir November 2025)

"Ketika terjadi bencana alam, maka akan memutus jalur distribusi dan menyebabkan perdagangan melemah," kata Celios dalam laporan Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera (Desember 2025).

"Konsumsi masyarakat juga mengalami pelemahan karena tidak ada penghasilan selama periode bencana," lanjutnya.

Menurut Celios, bencana ini dipengaruhi banyaknya lahan di Sumatra yang dijadikan area pertambangan dan perkebunan sawit, yang memicu deforestasi dan mengganggu ketahanan lingkungan.

Celios pun mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium atau penangguhan pemberian izin usaha baru.

"Moratorium izin tambang baru termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana tidak berulang," kata Celios.

"Sawit pun sama, moratorium izin perkebunan sawit jadi solusi final," kata mereka.

(Baca: Luas Perkebunan Sawit di Provinsi Indonesia pada 2024)