Pendapatan Pemprov Jakarta dari TKD Periode 2020-2025

Data pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dari transfer ke daerah (TKD) dapat di akses di Databoks-series.katadata.co.id.

Ringkasan:

• Pemprov Jakarta menargetkan pendapatan dari TKD sebesar Rp30 triliun pada 2025, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
• Namun, untuk tahun 2026, target pendapatan dari TKD berpotensi berkurang, seiring dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

(Baca: Anggaran Transfer ke Daerah Berkurang dalam RAPBN 2026)

Transfer ke daerah (TKD) adalah dana yang ditransfer pemerintah pusat Indonesia ke pemerintah daerah, dalam rangka mendukung desentralisasi dan otonomi daerah.

TKD ini terdiri atas berbagai komponen, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana otonomi khusus (otsus).

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbaru, pada 2025, Pemprov Jakarta menargetkan pendapatan dari TKD sebesar Rp30,08 triliun.

Angka tersebut lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik.

Namun, pendapatan TKD Pemprov Jakarta untuk tahun depan akan berkurang, seiring adanya kebijakan pemangkasan DBH, salah satu komponen TKD.

Gubernur Jakarta Pramono Anung pun menyatakan akan melakukan penyesuaian APBD Jakarta 2026.

"Pemprov DKI Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil pemerintah pusat, terutama untuk penyesuaian dana bagi hasil (DBH)," kata Pramono, dikutip dari situs Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Senin (13/10/2025).

Sebagai dampak dari pengurangan DBH, target total pendapatan APBD Jakarta 2026 akan berkurang sekitar Rp16 triliun, dari rencana awal Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Menurut Pramono, hal ini tidak akan mempengaruhi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta penyedia jasa lainnya perseorangan (PJLP).

Namun, pemangkasan akan berdampak pada peluang rekrutmen baru PJLP tahun depan.

"Seperti kemarin, Damkar kami buka 1.000 [lowongan], pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, untuk tahun depan, peluang [rekrutmen] itu juga akan berkurang," kata Pramono.

(Baca: Pemerintah dan DPR Tambah Anggaran Daerah dalam RAPBN 2026)