Pemerintah dan DPR Tambah Anggaran Daerah dalam RAPBN 2026

Ekonomi & Makro

Lite

Akbar Ridwan 19/09/2025 11:31 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026 (18 September 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pemerintah dan DPR Tambah Anggaran Daerah dalam RAPBN 2026

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026 (18 September 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah dan DPR sepakat menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Kesepakatan ini muncul dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Kementerian Keuangan pada Kamis (18/9/2025).

"Transfer ke daerah yang awalnya Rp649,99 triliun menjadi Rp692,99 triliun atau naik Rp43 triliun," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah, dikutip dari Katadata.co.id.

Kendati ada peningkatan, anggaran TKD dalam RAPBN 2026 masih lebih rendah dibanding tahun ini yang nilainya Rp864 triliun.

(Baca: Anggaran Transfer ke Daerah Berkurang dalam RAPBN 2026)

Menurut Ketua Banggar DPR Said Abdullah, perubahan anggaran TKD dalam RAPBN 2026 merupakan tindak lanjut dari permintaan komisi di DPR.

Kemudian menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penyesuaian ini juga mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah, untuk memastikan manfaat APBN bagi daerah tetap terjaga.

"Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya," ujar Purbaya.

(Baca: Realisasi Transfer ke Daerah per Semester I 2025 Mencapai Rp400,6 T)

Editor : Adi Ahdiat