Realisasi Belanja Indonesia Sentuh Rp1.960,3 T per Agustus 2025

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Suahasil menjelaskan, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.

Di dalam BPP, ada belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L. Realisasi belanja K/L sebesar Rp686 triliun atau 59,1% dari pagu APBN. Belanja ini untuk penyaluran bantuan sosial PBI JKN untuk 96,7 juta peserta; PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM; PIP untuk 11,3 juta siswa; dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa; serta program prioritas pemerintah.

Sementara realisasi belanja non-K/L sebesar Rp702,8 triliun atau 45,6% dari pagu APBN, di antaranya untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu. Dalam komponen ini juga terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan 2024.

“BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Suahasil, dikutip dari laman Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Adapun realisasi TKD Rp571,5 triliun atau 62,1% dari pagu APBN ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ini karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah.

Namun, Suahasil mengatakan, belanja daerah terkontraksi 14,1% seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucap Suahasil.

(Baca: Belanja Negara Bengkak, APBN Defisit Rp321 Triliun pada Agustus 2025)