Merujuk data dari laman Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) mencapai 1.431 unit per 23 Mei 2025.
SPPG berfungsi untuk menjalankan mekanisme program MBG dengan target penerima manfaat 15 juta-16,5 juta jiwa. Maka SPPG bisa disebut sebagai dapur umum untuk membuat makanannya. SPPG juga diklaim telah bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti ahli gizi, akuntan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Universitas Pertahanan (Unhan), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Databoks melakukan scraping data dari BGN tersebut untuk menghimpun jumlah dapur MBG di setiap provinsi. Hasilnya, Jawa Barat mengantongi unit terbanyak dengan jumlah 368 SPPG.
Kedua terbanyak adalah Jawa Tengah dengan jumlah 170 SPPG. Disusul Jawa Timur di posisi ketiga sebanyak 113 SPPG.
Di luar tiga besar tersebut, jumlahnya kurang dari 100 unit. Provinsi tersebut di antaranya Sumatera Selatan sebanyak 67 SPPG, DKI Jakarta 55 SPPG, dan Sulawesi Selatan 54 SPPG.
Lalu ada Nusa Tenggara Barat sebanyak 49 unit, disusul Aceh, Banten, Sumatera Utara yang masing-masing 46 SPPG dalam daftar 10 besar.
Sementara provinsi dengan dapur MBG paling sedikit adalah Papua Selatan yang hanya 1 unit, lalu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Kalimantan Utara masing-masing 3 unit.
Data tersebut kemungkinan belum diperbarui oleh BGN. Berdasarkan rilis terbaru BGN, jumlah SPPG sudah mencapai 1.994 unit. Adapun proyeksi hingga akhir 2025 akan ada 30.000 SPPG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bertambahnya dapur MBG tersebut harus diiringi dengan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Saya kira pergerakannya harus didukung dengan anggaran yang cukup, Jadi, saya merekomendasikan agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami atau nanti bisa berkolaborasi dengan kami terkait hal itu," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (21/05/2025).
(Baca juga: Badan Gizi Nasional Kantongi Anggaran Paling Jumbo untuk 2026)