Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi infrastruktur Indonesia mencapai Rp282,9 triliun per akhir Oktober 2024.
Nilai itu tumbuh 17,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp240,2 triliun pada Oktober 2023. Realisasi pada Oktober 2024 pun sudah memenuhi 66,8% dari pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dalam laporannya, Kemenkeu merincikan kucuran anggaran infrastruktur untuk tiga pos, di antaranya belanja kementerian/lembaga (K/L), transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan.
Belanja K/L sebesar Rp160,6 triliun pada Oktober 2024. Rinciannya sebagai berikut:
- Kementerian PUPR sebesar Rp107 triliun. Anggaran ini untuk jalan Rp30,5 triliun; jembatan Rp7,5 triliun; bendungan Rp7 triliun; jaringan irigasi Rp4,9 triliun; SPAM Rp3,7 triliun; rusun Rp5,2 triliun.
- Kemenhub Rp27,6 triliun, antara lain untuk rel kereta api Rp700 miliar; bandara Rp2,3 triliun; pelabuhan Rp3,9 triliun.
- Kominfo Rp8,8 triliun, antara lain untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp1,9 triliun; Data Center Nasional Rp1,8 triliun; kapasitas satelit Rp1,1 triliun; Palapa Ring Rp1,9 triliun.
- Kemendikbud Rp4,7 triliun, untuk prasarana Dikti Rp3 triliun, gedung Dikto Rp400 miliar; sarana pendukung pembelajaran Rp600 miliar.
- Kemenag Rp3,7 triliun, untuk gedung Dikto Rp1,1 triliun; prasarana madrasah Rp1,2 triliun; asrama haji Rp400 miliar; prasarana KUA Rp200 miliar; prasarana PTKIN Rp400 miliar.
Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) dengan besaran Rp72,8 triliun. Rinciannnya untuk dukungan DAU dan DBH pembangunan infrastruktur daerah yang tidak dituliskan nominalnya. Selain itu ada DAK fisik sebesar Rp17,6 triliun.
Terakhir, pembiayaan Rp49,1 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
- FLPP untuk penyaluran pembiayaan perumahan Rp13,7 triliun
- PMN kepada PT Hutama Karya Rp18,6 triliun dan PT Wijaya Karya Rp6 triliun
- Pengadaan lahan PSN oleh LMAN Rp7,5 triliun.
(Baca juga: Anggaran Tambahan IKN 2025 Bengkak Jadi Rp27,8 T, untuk Apa?)