Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Ekonomi & Makro

Lite

Erlina Fury Santika 24/09/2024 12:17 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran Pilkada 2024 sudah 99,75% per 20 September 2024.

Anggaran dan Realisasi NPHD* Pendanaan Pilkada 2024 (20 September 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran dan Realisasi NPHD* Pendanaan Pilkada 2024 (20 September 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp37,43 trilliun per 20 September 2024.

Realisasi ini sudah mencapai 99,75% dari anggaran awal yang sebesar Rp37,52 triliun dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Berdasarkan alokasi anggaran penyelenggara, realisasi pendanaan Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebesar Rp28,7 triliun per 20 September 2024 atau sudah mencapai 99,78%.

Sementara realisasi anggaran ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslud) sebesar Rp8,73 trilun. Nilai ini sudah mencakup 99,66%.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan capaian realisasi ini menunjukkan negara sudah siap menjalankan gelaran pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024.

"Berarti kita sudah sangat siap mengikuti pilkada dan anggaran daerahnya sudah dialokasikan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan alur pendanaan melalui skema NPHD tersebut. Dana dari pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dihibahkan kepada Kemenkeu. Setelahnya, Kemenkeu akan menyetorkan dana itu kepada penyelenggara sesuai posnya, yakni KPU atau Bawaslu.

"Seolah-olah daerah ngasih ke pusat, tapi itu untuk pilkada daerah masing-masing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (13/8/2024).

Editor : Erlina Fury Santika