Berapa Anggaran Keamanan Siber Pemerintah?

Keamanan siber menjadi sangat penting seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi global. Penyebaran informasi yang telah terdigitalisasi membutuhkan keamanan dan ketahanan siber yang mumpuni agar informasi penting tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Akhir-akhir ini muncul berita data publik yang dibocorkan oleh peretas (hacker) Bjorka. Bahkan data pribadi para pejabat juga ikut bocor membuat masyarakat ikut panik.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi salah satu lembaga yang menjadi sorotan setelah banyaknya kebocoran data pribadi tersebut. Lembaga ini dianggap bertanggung jawab atas keamanan dan ketahanan siber di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran keamanan dan pertahanan siber pemerintah sebesar Rp126,2 miliar pada 2022 (outlook). Angka tersebut susut Rp659,2 miliar (83,93%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp785,4 miliar. Sementara dalam RAPBN 2023, pemerintah mengalolkasikan dana Rp504 miliar untuk menjaga keamanan dan ketahanan siber.

Sementara anggaran BSSN pada 2023 sebagai berikut:

• Keamanan & Keamanan Siber dan sandi negara: Rp120,3 miliar
• Dukungan manajemen: Rp504 miliar
• Total: Rp624,3 miliar

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber (cyber attack) yang terjadi di Indonesia selama 2021. Dari jumlah tersebut, ada ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan ke Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo.

(Baca: 10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Q2 2022, Termasuk Indonesia)