Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp4,3 triliun per 1 April 2024.
Jumlahnya baru terlaksana 10,9% dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp39,6 triliun.
Adapun belanja IKN ini terbagi menjadi dua klaster utama, yakni klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur.
Belanja klaster infrastruktur telah menghabiskan dana sebesar Rp2,3 triliun atau 6,4% dari pagu anggaran. Dana ini digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.
Anggaran dalam segmen tersebut juga digunakan untuk pembangunan menara rusun ASN dan pertahanan keamanan, rumah menteri, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, bandara VVIP, rumah sakit IKN, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pengendalian banjir IKN.
Berikutnya, klaster non-infrastruktur telah terealisasi Rp2 triliun atau menyerap 65,5% dari pagu anggaran sebesar Rp3,1 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L; dukungan pengamanan Polri, serta operasional OIKN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah sudah menganggarkan Rp72,1 triliun untuk pembangunan IKN dalam periode 2022-2024.
“Kalau 2022 hanya Rp5,5 triliun terealisasi dan 2023 Rp27 triliun, tahun ini alokasi anggarannya mendekati Rp40 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kanal YouTube Kemenkeu, Jumat (26/4/2024).
(Baca: Alokasi Anggaran Pembangunan IKN 2024 Capai Rp35,45 Triliun, Ini Rinciannya)