Menurut laporan survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, mayoritas atau 66,3% responden menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan.
Responden yang menganggap pemerintah mampu mengendalikan harga hanya 32,5%. Sedangkan 1,2% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Suvei ini juga mencatat penilaian responden terkait kemampuan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di bulan puasa.
Hasilnya, sebanyak 53,5% responden menilai pemerintah mampu menyediakan bahan pokok, 43% menilai pemerintah tidak mampu, dan 2,7% tidak tahu.
"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik," kata peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni seperti dilansir Kompas.id, Selasa (26/4/2022).
Survei ini dilakukan pada 5-9 April 2022 menggunakan metode wawancara. Responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 504 orang yang berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.
Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95% dengan margin of error kurang lebih 4,37% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
(Baca Juga: Tak Hanya BLT, Ini Kebijakan yang Diharapkan Warga saat Pandemi)