Litbang Kompas: 40% Publik Nilai Polri Belum Adil dalam Penegakan Hukum

Demografi

Lite

Cindy Mutia Annur 05/07/2022 15:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 40% responden menilai bahwa Polri belum melakukan penegakan hukum yang adil dalam penanganan kasus.

Pendapat Responden Soal Penegakan Hukum yang Dijalankan Polri

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Litbang Kompas: 40% Publik Nilai Polri Belum Adil dalam Penegakan Hukum

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pendapat Responden Soal Penegakan Hukum yang Dijalankan Polri

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sebagian masyarakat Indonesia menilai bahwa kepolisian di Tanah Air masih belum melakukan penegakan hukum yang adil dalam penanganan kasus.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, sebanyak 40% responden menilai bahwa penegakan hukum yang dijalankan Polri belum adil.

“Responden berpendapat penegakan hukum yang dilakukan Polri masih sangat subyektif dan mencederai prinsip keadilan,” demikian dikutip dari artikel Litbang Kompas yang bertajuk “Apresiasi dan Tantangan bagi Polri” pada Senin (4/7/2022).

Berkebalikan dengan hal itu, mayoritas atau 51,4% responden menilai penegakan hukum yang dijalankan Polri sudah dianggap adil merata dan tak pandang bulu. Sementara itu, sebanyak 8,6% responden mengatakan tidak tahu.

Meski sebagian besar masyarakat menilai penegakan hukum yang dijalankan Polri sudah cukup baik, sebaiknya Polri perlu menunjukkan adanya proses penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar dapat mendorong kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil oleh lembaga negara ini.

Survei dilakukan pada 25-28 Juni 2022 melalui telepon terhadap 504 responden di 34 provinsi dengan sampel yang ditentukan secara acak. Metode survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 4,37%.

(Baca: Survei Indikator: TNI Jadi Institusi Paling Dipercaya Masyarakat)

Editor : Annissa Mutia