Jumlah Kejahatan Transnasional di Indonesia 2023-2025, Terbanyak Kasus Narkotika

Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, selama periode 2023-2025, setiap tahunnya ada puluhan ribu perkara kejahatan transnasional di Indonesia.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan terorganisir yang operasinya melintasi batas wilayah beberapa negara.

Secara umum, kejahatan transnasional yang paling banyak ditemukan di Indonesia terkait dengan peredaran gelap narkotika.

Ada banyak juga yang terkait manipulasi data autentik secara elektronik, penjualan obat keras/bebas terbatas tanpa izin, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Berikut rincian jumlah perkara kejahatan transnasional di Indonesia beserta jenis perkaranya, menurut data Polri:

Tahun 2023: 55.668 perkara

1. Narkotika (narkoba): 38.943 perkara
2. Manipulasi data autentik secara elektronik: 11.286 perkara
3. Menjual atau mengedarkan obat keras/bebas terbatas tanpa izin: 3.309 perkara
4. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO): 958 perkara
5. Psikotropika (narkoba): 484 perkara
6. Perbankan: 163 perkara
7. Tindak pidana pencucian uang (TPPU): 153 perkara
8. Kejahatan tentang perdagangan: 135 perkara
9. Tindak pidana transfer dana: 70 perkara
10. Kejahatan tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi: 65 perkara
11. Penyelundupan senjata api: 55 perkara
12. Kejahatan tentang desain industri: 8 perkara
13. Kejahatan pasar modal: 7 perkara
14. Kejahatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah: 6 perkara
15. Kejahatan tentang ekstradisi: 5 perkara
16. Kejahatan terkait rahasia dagang: 4 perkara
17. Mengakses sistem secara tidak sah: 3 perkara
18. Pornografi/prostitusi melalui media elektronik/media sosial: 3 perkara
19. Kejahatan terkait keuangan negara: 2 perkara
20. Kejahatan terkait mata uang asing atau pemalsuan uang asing: 2 perkara
21. Terorisme: 2 perkara
22. Judi online: 1 perkara
23. Kejahatan tentang perdagangan berjangka: 1 perkara
24. Kejahatan terkait karantina hewan ikan dan tumbuhan: 1 perkara
25. Pengancaman melalui media elektronik/media sosial: 1 perkara
26. Penyebaran berita bohong melalui media elektronik: 1 perkara

Tahun 2024: 61.906 perkara

1. Narkotika (narkoba): 43.643 perkara
2. Manipulasi data autentik secara elektronik: 13.922 perkara
3. Menjual atau mengedarkan obat keras/bebas terbatas tanpa izin: 2.434 perkara
4. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO): 691 perkara
5. Psikotropika (narkoba): 513 perkara
6. Perbankan: 196 perkara
7. Kejahatan tentang perdagangan: 187 perkara
8. Tindak pidana pencucian uang (TPPU): 91 perkara
9. Tindak pidana transfer dana: 80 perkara
10. Penyelundupan senjata api: 66 perkara
11. Kejahatan tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi: 49 perkara
12. Kejahatan tentang desain industri: 8 perkara
13. Kejahatan terkait rahasia dagang: 7 perkara
14. Kejahatan pasar modal: 6 perkara
15. Kejahatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah: 6 perkara
16. Kejahatan tentang ekstradisi: 2 perkara
17. Kejahatan terkait keuangan negara: 2 perkara
18. Terorisme: 2 perkara
19. Kejahatan tentang perdagangan berjangka: 1 perkara

Tahun 2025 (sampai 29 Juli 2025): 40.945 perkara

1. Narkotika (narkoba): 27.984 perkara
2. Manipulasi data autentik secara elektronik: 10.332 perkara
3. Menjual atau mengedarkan obat keras/bebas terbatas tanpa izin: 1.590 perkara
4. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO): 298 perkara
5. Psikotropika (narkoba): 296 perkara
6. Perbankan: 115 perkara
7. Kejahatan tentang perdagangan: 87 perkara
8. Tindak pidana pencucian uang (TPPU): 71 perkara
9. Penyelundupan senjata api: 58 perkara
10. Kejahatan tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi: 46 perkara
11. Tindak pidana transfer dana: 34 perkara
12. Kejahatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah: 13 perkara
13. Kejahatan pasar modal: 11 perkara
14. Kejahatan tentang desain industri: 4 perkara
15. Kejahatan terkait rahasia dagang: 2 perkara
16. Kejahatan tentang ekstradisi: 1 perkara
17. Kejahatan tentang perdagangan berjangka: 1 perkara
18. Kejahatan terkait keuangan negara: 1 perkara
19. Terorisme: 1 perkara

(Baca: 10 Kejahatan Konvensional Terbanyak di Indonesia 2023)