Apa Hukuman yang Pantas Bagi Mafia Minyak Goreng? Ini Pandangan Warga

Demografi

Lite

Vika Azkiya Dihni 28/04/2022 12:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan, masyarakat lebih banyak ingin mafia minyak goreng dihukum penjara, membayar denda hingga dicabut izin usahannya.

Sanksi Hukum Bagi Mafia Minyak Goreng menurut Responden (April 2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Apa Hukuman yang Pantas Bagi Mafia Minyak Goreng? Ini Pandangan Warga

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Sanksi Hukum Bagi Mafia Minyak Goreng menurut Responden (April 2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Publik ingin pemerintah memberikan sanksi keras untuk mafia minyak goreng. Hal ini terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa (26/4/2022).

Survei itu menemukan sebanyak 45,3% responden ingin pemerintah menghukum mafia minyak goreng dengan penjara, membayar denda, dan mencabut izin usahanya.

Sebanyak 18,6% responden lain ingin mafia minyak goreng diberi hukuman penjara dan membayar denda. Sedangkan 14,5% responden menilai sanksi yang layak sebatas hukuman penjara.

Ada pula 8,5% responden yang ingin mafia minyak goreng dihukum membayar denda dan dicabut izin usahanya, 6,6% responden sebatas cabut izin usaha, dan 3,6% responden sekadar membayar denda.

Sementara itu 0,6% responden menjawab ingin pemerintah memberikan hukuman lainnya, dan 2,3% responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Adapun terkait dengan kelangkaan minyak goreng, sebagian besar responden lebih memilih subsidi diberikan dalam bentuk harga yang terjangkau alih-alih berupa uang tunai. Mayoritas warga pun setuju ekspor minyak goreng dilarang untuk sementara waktu.

Survei ini dilakukan pada 14-19 April 2022 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Editor : Adi Ahdiat