Inilah Perkembangan PDRB ADHK Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Periode 2010-2024

PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Nusa Tenggara Barat tercatat Rp19,97 miliar. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp21,05 miliar data per Juni 2024. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada Maret 2014 sebesar 6,64% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni turun 0,14%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Update 2023: PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jawa Timur Rp173,19 Triliun)

Rata-rata PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Indonesia saat ini sebesar Rp82,68 miliar data per Juni 2024. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.

Urutan pertama adalah Jawa Timur, wilayah ini mencatatkan hingga Rp485.29 miliar. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp0,68 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

(Baca: Update 2023: Jumlah Perceraian Aceh 102 Kasus)

Setelahnya Jawa Barat di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tumbuh 6,32%. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tercatat Rp404,8 miliar.

Selanjutnya, DKI Jakarta dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp206.17 miliar (naik 0,59%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp199.52 miliar (naik 2,03%) dan Kalimantan Selatan dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp172.12 miliar (naik 5,5%)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tertinggi pada Juni 2024:

• Jawa Timur Rp485.29 miliar
• Jawa Barat Rp385.26 miliar
• Dki Jakarta Rp206.17 miliar
• Jawa Tengah Rp199.52 miliar
• Kalimantan Selatan Rp172.12 miliar
• Sumatera Utara Rp148.14 miliar
• Banten Rp139.79 miliar
• Sulawesi Selatan Rp118.44 miliar
• Sumatera Selatan Rp92,24 miliar
• Bali Rp82,78 miliar