Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman menurut provinsi tumbuh 12,44% pada 2023. Ini menjadi rekor baru, yakni pertumbuhan tertinggi sepanjang periode 2013-2023. Capaian itu menjadikan PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman menurut provinsi rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni sebesar 3,5%.
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Periode 2013-2023)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di tanah air.
(Baca: Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bondowoso 2015-2024)
Jawa Timur mencatatkan PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman tertinggi dengan Rp220,12 triliun. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 6,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa tengah berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di provinsi ini tumbuh 7,13%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di provinsi ini tercatat Rp137,75 triliun.
Selanjutnya, PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di Riau naik 2,42% menjadi Rp126,93 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di Jawa Barat naik 5,88% menjadi Rp91.334 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman di Sumatera Utara naik 3,87% menjadi Rp76.421 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor industri makanan dan minuman jumlah tertinggi:
- Jawa Timur Rp220,12 triliun
- Jawa Tengah Rp147,57 triliun
- Riau Rp126,93 triliun
- Jawa Barat Rp91.334 miliar
- Sumatera Utara Rp76.421 miliar
- Lampung Rp38.601 miliar
- Sulawesi Selatan Rp27.469 miliar
- Sumatera Selatan Rp26.680 miliar
- Banten Rp22.674 miliar
- Kalimantan Barat Rp18.925 miliar