Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Rencana tambahan anggaran itu untuk mengelola infrastruktur dan sarana-prasarana yang akan diterima dari kementerian/lembaga lain.
Kepala Otorita IKN Bambang Susanto menjelaskan, dalam usulan tersebut anggaran paling jumbo dialokasikan untuk Deputi Bidang Sarana dan Prasarana yang membutuhkan tambahan Rp2,17 triliun.
Rinciannya, anggaran akan digunakan untuk program pengembangan serta pembangunan sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp893,71 milar. Program tersebut merupakan pembangunan 4 tower rumah susun bagi pegawai Otorita IKN (OIKN). Sebelumnya, rencana pembangunan hunian bagi 16.990 ASN belum memperhitungkan porsi untuk pegawai OIKN.
Berikutnya, anggaran operasional dan maintenance bidang sarana dan prasarana sebesar Rp587,45 miliar untuk pembangunan infrastruktur IKN hingga penyelenggaraan estate management di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Lalu anggaran untuk program pengembangan sarana-prasarana dan manajemen transportasi diusulkan sebesar Rp347,18 miliar, program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,14 miliar, serta program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar.
Selain itu, tambahan anggaran juga diusulkan untuk mendukung program Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital yang membutuhkan Rp864,39 miliar dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp457,20 miliar.
Tambahan anggaran juga diusulkan untuk Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp57,44 miliar serta Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Rp15,03 miliar.
Di samping itu Bambang menjelaskan, alokasi anggaran OIKN pada 2024 sebesar Rp434 miliar. Namun, terdapat alokasi yang diblokir oleh Kementerian Keuangan senilai Rp21,7 miliar untuk memenuhi kebijakan automatic adjustment.
(Baca: Ini Biaya Pembangunan Rumah Menteri di IKN)