Proyek Strategis Nasional Picu 115 Konflik Agraria sampai 2023

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah kebijakan pembangunan era Presiden Jokowi yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Proyek-proyek yang termasuk PSN mencakup pembangunan infrastruktur jalan, sarana-prasarana kereta api, bandara, pelabuhan, perumahan, kilang minyak, smelter, sampai kawasan pariwisata.

Kendati demikian, pelaksanaan PSN memicu banyak konflik perebutan lahan.

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2020-2023 setidaknya ada 115 konflik agraria yang disebabkan kebijakan tersebut.

(Baca: Konflik Agraria Era Jokowi Lebih Banyak Dibanding SBY)

"Penentuan secara sepihak PSN dan absennya partisipasi rakyat dalam penentuan, persetujuan, dan pelaksanaan PSN telah membuat proyek ini sarat dengan wajah kekerasan dan tata-cara termutakhir dari perampasan tanah dan penggusuran rakyat," tulis KPA dalam Laporan Tahunan Agraria 2023.

"Apalagi, skema PSN telah memasukkan semua kategori proyek bisnis, termasuk bisnis pertambangan oleh swasta asing, sehingga menambah dan memperparah eskalasi konflik agraria akibat percepatan PSN di berbagai tempat," kata mereka.

KPA menghimpun data konflik agraria terkait PSN ini dari sejumlah sumber, yaitu:

• Korban yang melaporkan kejadian konflik agraria ke KPA, baik secara langsung atau melalui perantara;
• Laporan dari anggota dan jejaring KPA;
• Pemantauan lapangan;
• Pemantauan pemberitaan media massa;
• Database konflik dalam sistem respons cepat darurat agraria; dan
• Hasil investigasi lapangan.

Dengan sumber daya organisasi yang terbatas, data yang dihimpun KPA mungkin belum mewakili seluruh konflik agraria di Indonesia.

KPA juga hanya mencatat kasus "konflik agraria struktural", yakni konflik lahan yang disebabkan kebijakan pejabat publik, serta mengakibatkan terancamnya dan/atau tersingkirnya hak-hak konstitusional masyarakat atas sumber-sumber agraria.

(Baca: IKN, Sumber Konflik Agraria Terbesar di Sektor Infrastruktur)