Pegawai Negeri WFH 2 Pekan, Udara Jakarta Masih Tidak Sehat
Layanan konsumen & Kesehatan
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk sebagian aparatur sipil negara (ASN) sejak 21 Agustus 2023.
Rencananya, kebijakan tersebut akan diberlakukan hingga 21 Oktober 2023 demi menekan polusi udara dari emisi kendaraan di Ibu Kota.
Lantas, bagaimana kondisi kualitas udara di Jakarta selama ASN bekerja dari rumah?
Berdasarkan data IQAir, sampai pekan kedua diberlakukannya WFH bagi ASN Pemprov DKI, kualitas udara di Ibu Kota tidak mengalami perbaikan berarti.
Pada Minggu (3/9/2023), rata-rata skor Air Quality Index United States (AQI US) atau indeks kualitas udara harian di Jakarta masih mencapai 151 poin, yang tergolong sebagai udara tidak sehat.
Berikut klasifikasi kualitas udara berdasarkan skor AQI US:
- 0-50: kualitas udara baik
- 51-100: sedang
- 101-150: tidak sehat bagi kelompok sensitif
- 151-200: tidak sehat
- 201-300: sangat tidak sehat
- >300: berbahaya
Dalam dua pekan belakangan, kualitas udara terburuk di Jakarta sempat tercatat pada Jumat (1/9/2023) dengan indeks harian mencapai 162 poin.
Adapun jika melihat trennya selama 21 Agustus-3 September 2023, indeks kualitas udara harian Jakarta mayoritas memiliki skor di atas 150 atau tidak sehat.
Sementara, kualitas udara sedang hanya tercatat tiga kali pada periode tersebut, yaitu di hari pertama kebijakan WFH pada Senin (21/8/2023), Kamis (24/8/2023), dan Jumat (25/8/2023) seperti terlihat pada grafik.
Sejalan dengan data ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga menilai bahwa kebijakan WFH bagi para ASN tidak efektif mengurangi polusi udara Jakarta.
"Karena memang WFH 50% dan hanya dilakukan oleh ASN Pemprov DKI dan belum menyentuh ASN kementerian dan lembaga, terlihat dirasa dampaknya kurang cepat, tidak signifikan," kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto, dilansir dari Kompas.tv, Rabu (30/8/2023).
Ia pun berhadap agar kebijakan WFH dapat dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintahan maupun sektor swasta.
(Baca juga: Polusi Udara Kepung Jakarta dan Sekitarnya, Berapa Jumlah Kendaraannya?)
Data Terkait
Data Stories Terkini
