Belanja Gaji dan Tunjangan TNI-Polri Naik 2% pada 2022, Rekor Tertinggi Baru

Ekonomi & Makro

Premium

Adi Ahdiat 21/06/2023 18:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri per Tahun Anggaran 2013-2022 (Audited)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Belanja Gaji dan Tunjangan TNI-Polri Naik 2% pada 2022, Rekor Tertinggi Baru”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri per Tahun Anggaran 2013-2022 (Audited)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2022 pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran sekitar Rp64,7 triliun untuk belanja gaji dan tunjangan TNI/Polri,

Nominalnya meningkat 2,6% dibanding 2021, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru dalam sedekade terakhir.

Selama periode 2013-2022, belanja pemerintah untuk pos ini juga tercatat konsisten naik setiap tahun, seperti terlihat pada grafik di atas.

(Baca: Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Naik 49% pada 2022, Tertinggi Sedekade)

Adapun saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) di sejumlah kementerian dan lembaga negara.

"Beberapa kementerian dan lembaga lain sedang dalam proses penilaian. Bila hasil penilaian menunjukkan reformasi berkelanjutan, akan direkomendasikan perbaikan tukin untuk mereka juga," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, disiarkan Katadata.co.id, Rabu (21/6/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah terlebih dulu menaikkan tukin pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Negara (PPN), dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).

Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32, 33, dan 34 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 13 Juni 2023.

Menurut Isa, kenaikan tukin di tiga lembaga negara tersebut merupakan apresiasi atas reformasi birokrasi yang sudah berjalan. Penilaian kemajuan reformasinya dikoordinasikan oleh Kementerian PAN RB.

(Baca: Belanja Gaji dan Tunjangan Kinerja PNS Naik 1% pada 2022)

Editor : Adi Ahdiat