Pengadaan Mobil Listrik untuk Setiap Pejabat Eselon I PNS Nyaris Sentuh Rp1 Miliar

Ekonomi & Makro

Lite

Erlina Fury Santika 15/05/2023 13:19 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kemenkeu menganggarkan pembelian kendaraan listrik baterai nyaris Rp1 miliar untuk setiap pejabat Eselon I. Ini belum termasuk penganggaran untuk pejabat Eselon II dan lainnya, juga operasional kantor

Anggaran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk PNS (PMK Nomor 49/2023)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pengadaan Mobil Listrik untuk Setiap Pejabat Eselon I PNS Nyaris Sentuh Rp1 Miliar

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk PNS (PMK Nomor 49/2023)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp966,8 juta untuk pengadaan kendaraan listrik yang akan dipakai setiap pejabat eselon I Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Angka yang dianggarkan ini merupakan batas maksimal.

Ketentuan anggaran tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Beleid ini telah diundangkan pada 3 Mei 2023.

Pejabat lainnya, yakni eselon II mendapatkan kucuran pengadaan kendaraan listrik maksimal Rp746,11 juta.

Sementara itu, kendaraan listrik operasional kantor akan mendapat kucuran pengadaan sebesar Rp430,08 juta. Lalu, jabatan PNS lainnya mendapat pengadaan motor listrik senilai Rp28 juta.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menganggarkan pengadaan mobil listrik untuk pejabat negara, pejabat eselon I dan II PNS.

Di bawah jabatan itu, tidak ada pengadaan mobil listrik, kecuali mobil listrik operasional kantor.

Dilansir CNN Indonesia, selain biaya pengadaan, ada juga biaya perawatan tahunan kendaraan listrik PNS. Untuk pejabat negara besaran perawatan mobil listrik sebesar Rp14,84 juta per tahun.

Beda halnya untuk perawatan mobil listrik pejabat eselon I sebesar Rp11,10 juta per tahun. Tipis di bawahnya, perawatan untuk mobil listrik pejabat eselon II sebesar Rp10,99 juta per tahun.

Kemudian, perawatan kendaraan listrik operasional kantor sebesar Rp10,46 juta per tahun dan motor listrik Rp3,2 juta per tahun.

"Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB," demikian penjelasan PMK 49/2023 tersebut.

Editor : Erlina Fury Santika