Bank Dunia dalam laporannya bertajuk “Aspiring Indonesia – Expanding the Middle Class” menyebutkan hampir separuh masyarakat Indonesia menuju kelas menengah. Jumlahnya mencapai 114,7 juta orang.
Jumlah tersebut porsinya mencapai 44% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa pada 2016. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kelompok lainnya.
“Kelompok masyarakat menuju kelas menengah sangat penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia ke status negara berpenghasilan tinggi,” menurut Bank Dunia dalam rilis laporan tersebut.
Berikut ini pengelompokan masyarakat menurut pengeluaran menurut Bank Dunia:
- Kelas Atas: pengeluaran lebih dari Rp 6.000.000 per orang sebulan
- Kelas Menengah: pengeluaran Rp1.200.000 - Rp6.000.000 per orang sebulan
- Menuju Kelas Menengah: pengeluaran Rp532.000 - Rp1.200.000 per orang sebulan
- Rentan: pengeluaran Rp 354.000 - Rp532.000 per orang sebulan
- Miskin: pengeluaran di bawah angka kemiskinan nasional atau kurang dari Rp 354.000 per orang sebulan
Masih menurut laporan tersebut, ada 28 juta (10,7%) masyarakat Indonesia yang masuk kelompok miskin. Sebanyak 61,6 juta (23,6%) masyarakat yang masuk kelompok rentan.
Ada pula 53,6 juta (20,5%) masyarakat Indonesia yang masuk kelompok kelas menengah dan ada 3,1 juta (1,2%) yang masuk kategori kelas atas.
Dalam 20 tahun terakhir (hingga 2014), mayoritas orang miskin dan rentan miskin telah keluar dari kemiskinan dan ingin masuk ke kelas menengah. Jumlahnya hampir mencapai 115 juta.
Tantangan bagi Indonesia yakni membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan menyediakan monilias ekonomi dan menumbuhkan kelas menengah.
Ini cara untuk memperluas kelas menengah Indonesia menurut Bank Dunia:
- Meningkatkan kualitas pendidikan.
- Memperoleh layanan kesehatan universal untuk memberi warga perlindungan dari guncangan kesehatan.
- Memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih nanyak dari kelas menengah.
- Memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi yang diberikan ke masyarakat.
(Baca: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024)