56% Pelanggaran Kebebasan Beragama Dilakukan Aktor Negara pada 2020

Demografi

Lite

Andrea Lidwina 08/04/2021 09:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Laporan SETARA Institute menyebutkan ada 422 tindakan pelanggaran pada 2020. Sekitar 56% di antaranya dilakukan aktor negara.

7 Aktor Negara dengan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Tertinggi di Indonesia (2020)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

56% Pelanggaran Kebebasan Beragama Dilakukan Aktor Negara pada 2020

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

7 Aktor Negara dengan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Tertinggi di Indonesia (2020)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi di Indonesia. Laporan SETARA Institute menyebutkan ada 422 tindakan pelanggaran pada 2020. Sebanyak 238 tindakan atau 56,4% di antaranya dilakukan oleh aktor negara.

Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama adalah pemerintah daerah dan kepolisian, masing-masing sebanyak 42 tindakan. Kejaksaan tercatat melakukan 14 pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Sebanyak 13 pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dilakukan Satpol PP. Sementara, sembilan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

(Baca: KontraS: 48 Peristiwa Pelanggaran Beragama Terjadi selama Setahun Terakhir)

Adapun, jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan aktor negara berupa diskriminasi, yakni 71 tindakan. Ada pula pelanggaran lainnya oleh aktor negara dalam bentuk penangkapan, penetapan tersangka penodaan agama, dan pelarangan kegiatan.

Editor : Dimas Jarot Bayu