Baru 22% Direksi dan Komisaris BUMN yang Ikut Amnesti Pajak

Ekonomi & Makro

Premium

02/12/2016 17:24 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Direksi dan Komisaris BUMN serta Anak Usaha yang Ikut Amnesti

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Baru 22% Direksi dan Komisaris BUMN yang Ikut Amnesti Pajak”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Direksi dan Komisaris BUMN serta Anak Usaha yang Ikut Amnesti

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dari 2.930 direksi dan komisari BUMN dan anak usahanya, baru 631 atau 21,5 persen yang sudah ikut program amnesti pajak. Hingga November 2016, baru 581 wajib pajak (WP) direksi dan komisaris BUMN di wilayah Jawa telah mengikuti program pengampunan pajak dari 2.598 WP yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak salah satunya adalah, jika ada harta yang belum dilaporkan kemudian ditemukan oleh ditjen pajak maka dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenaikan tarif normal. Jika WP badan, pajaknya 25 persen sedangkan untuk WP orang pribadi, bekisar 5-30 persen. Selain itu, akan dikenaikan sanksi bunga, yakni 2 persen per bulan.

Uang tebusan WP BUMN dan anak usahanya hingga November 2016 hanya sedikit, yakni hanya mencapai 155,7 miliar atau rata-rata Rp 147,5 juta untuk direksi dan Rp 338,1 juta untuk komisaris.