3 Ribu Pekerja di-PHK Awal 2025, DKI Jakarta Terbanyak

Transportasi & Logistik

Lite

Nabilah Muhamad 07/03/2025 12:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kementerian Ketenagakerjaan mendata, ada 3.325 pekerja yang terkena PHK pada Januari 2025. DKI Jakarta jadi yang terbanyak dengan korban PHK 2.650 orang.

Jumlah Karyawan yang Terkena PHK di Indonesia Berdasarkan Provinsi (Januari 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

3 Ribu Pekerja di-PHK Awal 2025, DKI Jakarta Terbanyak

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Karyawan yang Terkena PHK di Indonesia Berdasarkan Provinsi (Januari 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, ada 3.325 karyawan dalam negeri yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari 2025.

Dari 34 provinsi di Indonesia, baru 12 provinsi yang melaporkan kasus PHK pada awal tahun ini.

Pemecatan paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 2.650 orang atau 80% dari total buruh ter-PHK secara nasional. Posisinya diikuti oleh Riau dengan 323 kasus PHK dan Bali 84 kasus.

Sementara, provinsi dengan kasus PHK terendah nasional adalah Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, masing-masing mencatat satu kasus.

Sebagai catatan, data ini belum mencakup seluruh kasus PHK di Indonesia. Kemenaker hanya mencatat kasus PHK yang dilaporkan perusahaan melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau Pengadilan Hubungan Industrial.

Di samping itu, pemerintah dinilai gagal menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang telah dinyatakan pailit. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku, upaya pemerintah berujung buntu hingga Sritex resmi ditutup per 1 Maret 2025 dan 10.665 karyawan terdampak PHK.

Menurutnya, keputusan PHK ini diambil oleh kurator dalam kasus pailit Sritex yang diputus tahun lalu.

"Kita negara hukum, maka harus tunduk pada hukum. Kemenaker di garis terdepan membela hak buruh dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh haknya," dalih Immanuel, dilansir dari Katadata, Jumat (28/2/2025).

(Baca: Mayoritas Rumah Tangga RI Tak Terlindung Jaminan Sosial)

Editor : Erlina Fury Santika