Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali merilis hasil survei electronic government atau e-government ke-12 di tahun ini. Survei ini bertujuan untuk meninjau kemajuan terbaru yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB dalam pengembangan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Berdasarkan negaranya, Denmark merupakan negara dengan skor pengembangan e-government (EGDI) tertinggi di dunia pada 2022. Skornya mencapai 0.9717 dari 1 poin.
Finlandia menempati peringkat kedua dengan skor EGDI sebesar 0.9533 poin. Berikutnya, Korea Selatan dan Selandia Baru dengan skor masing-masing sebesar 0.9529 poin dan 0.9432 poin.
Selanjutnya, Swedia dan Islandia memiliki skor EGDI masing-masing sebesar 0.9410 poin. Diikuti oleh Australia (0.9405 poin), Estonia (0.9393), Belanda (0.9384 poin), dan Amerika Serikat (0.9151 poin).
Adapun Indonesia menempati peringkat ke-77 dunia dengan skor EGDI 0.7160. Sementara, Sudan Selatan menjadi negara dengan skor EGDI terendah dunia alias peringkat ke-193 yakni dengan skor hanya 0,0852 poin.
Laporan itu mencatat bahwa tahun ini terdapat 60 negara memiliki skor EGDI yang sangat tinggi yakni mulai dari 0,75 hingga 1 poin. Lalu, sebanyak 73 negara memiliki skor EGDI tinggi yaitu 0,50 hingga 0,75 poin.
Kemudian, sebanyak 53 negara merupakan bagian dari kelompok EGDI menengah dengan skor antara 0,25 dan 0,50 poin. Sementara, ada 7 negara yang memiliki skor EGDI yang rendah yakni antara 0,00 hingga 0,25 poin.
Perlu diketahui, metodologi yang digunakan dalam survei e-government ini berdasarkan tiga pilar utama. Pertama, cakupan dan kualitas layanan online dikuantifikasi sebagai Online Service Index (OSI).
Kedua, status pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII). Ketiga, manusia yang melekat modal atau Human Capital Index (HCI).
(Baca: Jakarta, Provinsi dengan e-Government Terbaik)