Data per September 2024, pertumbuhan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di Kep. Bangka Belitung tercatat -2,66%. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp306.87 miliar. Sebelumnya, Kep. Bangka Belitung pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada September 2015 sebesar 15,12% dan untuk rata-rata enam tahun terakhir pertumbuhan mencapai 0,33%.
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Kabupaten Deli Serdang Turun 0,02%)
Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data per September 2024, PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi jika ditotal untuk 10 provinsi teratas besarnya mencapai Rp105,03 triliun. Nilai dari jumlah 10 provinsi tersebut, proporsinya mencapai 84,16% dari total seluruh provinsi.
DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi sebanyak Rp56,41 triliun. Perkembangan data kuartalan di wilayah ini turun 6,78% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.
(Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya pada 2023)
Setelahnya Jawa Timur di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di provinsi ini tumbuh 1,66%. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di provinsi ini tercatat Rp11,65 triliun.
Selanjutnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi Rp10,76 triliun (naik 4,96%), PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di Jawa Tengah naik 2,3% menjadi Rp7.426,19 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya dan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di Sumatera Utara naik 1,96% menjadi Rp4.581,87 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya
Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi tertinggi pada September 2024:
- DKI Jakarta Rp56,41 triliun
- Jawa Timur Rp11,73 triliun
- Jawa Barat Rp10,76 triliun
- Jawa Tengah Rp7.426,19 miliar
- Sumatera Utara Rp4.581,87 miliar
- Banten Rp3.866,31 miliar
- Sulawesi Selatan Rp3.265,55 miliar
- Kalimantan Timur Rp2.423,78 miliar
- Bali Rp2.305,19 miliar
- Sumatera Selatan Rp2.262,08 miliar