PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tertinggi Ada di DKI Jakarta dengan Rp65.927 Miliar

Data per 2023, pertumbuhan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Barat tercatat 2,44% menjadi Rp26.338 miliar. Sebelumnya, Jawa Barat pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada 2015 sebesar 5,53%. Dengan catatan pertumbuhan ini, terlihat bahwa posisi PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terus menguat dalam enam tahun terakhir

Urutan pertama adalah DKI Jakarta, wilayah ini mencatatkan hingga Rp65.927 miliar. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp23 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jawa timur berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tumbuh 0,04%. Jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini dilaporkan Rp35.054 miliar. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terlihat naik 0,04% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp35.039 miliar.

(Baca: Nusa Tenggara Barat Catat NPL Bank Umum bukan Lapangan Usaha Total Sebesar Rp261.29 Miliar)

Berikutnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Barat naik 2,44% menjadi Rp26.338 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Tengah naik 4,13% menjadi Rp25.944 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Sumatera Utara naik 1,93% menjadi Rp18.388 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

(Baca: Maluku Utara Catat PDRB ADHK Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Sebesar Rp268.27 Miliar)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jumlah tertinggi:

• Dki Jakarta Rp65.927 miliar
• Jawa Timur Rp35.054 miliar
• Jawa Barat Rp26.338 miliar
• Jawa Tengah Rp25.944 miliar
• Sumatera Utara Rp18.388 miliar
• Sulawesi Selatan Rp15.641 miliar
• Aceh Rp12.407 miliar
• Sumatera Selatan Rp11.037 miliar
• Sumatera Barat Rp10.121 miliar
• Nusa Tenggara Timur Rp9.540 miliar