PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2024

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada 2024 tumbuh sebesar 22,12% (yoy), tertinggi dalam dua tahun terakhir terakhir. Capaian itu menjadikan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menurut provinsi konsisten tumbuh dengan rata-rata nan% dalam dua tahun terakhir.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: PDRB ADHK Sektor Real Estate Periode 2013-2025)

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data per 2024, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jika ditotal untuk 10 provinsi teratas besarnya mencapai Rp244,26 triliun. Nilai dari jumlah 10 provinsi tersebut, proporsinya mencapai 59,56% dari total seluruh provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta tercatat dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terbanyak, yaitu Rp66,75 triliun. PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di DKI Jakarta saat ini setara dengan 16,28% dari total seluruh provinsi.

(Baca: Data 2025: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Majalengka Rp.37,08 Juta)

Setelahnya Jawa Timur di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tumbuh 7,78%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tercatat Rp35,05 triliun.

Selanjutnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Barat naik 8,73% menjadi Rp28,64 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Tengah naik 7,37% menjadi Rp27,86 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp19,51 triliun (naik 6,08%)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jumlah tertinggi:

• DKI Jakarta Rp66,75 triliun
• Jawa Timur Rp37,78 triliun
• Jawa Barat Rp28,64 triliun
• Jawa Tengah Rp27,86 triliun
• Sumatera Utara Rp19,51 triliun
• Sulawesi Selatan Rp16,33 triliun
• Aceh Rp13,34 triliun
• Sumatera Selatan Rp12,07 triliun
• Sumatera Barat Rp11,02 triliun
• Kalimantan Timur Rp10,98 triliun