Demokrasi membutuhkan banyak biaya, salah satunya untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara berkala.
Besarnya biaya demokrasi pun disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani, tepat saat hari pencoblosan Pemilu 2024.
"Kita jaga demokrasi, ya. Kalau saya, sebagai Menteri Keuangan, karena anggaran (pemilu) gede banget, jadi kita jaga supaya bagus," kata Sri Mulyani, dilansir Antara, Rabu (14/2/2024).
Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp71,3 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Angka itu menjadi anggaran pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, setidaknya sejak awal Era Reformasi tahun 1999.
Berdasarkan arsip Kompas, Pemilu 1999 terselenggara dengan alokasi anggaran hanya Rp1,52 triliun. Kemudian pada Pemilu 2004 biayanya naik menjadi Rp4,45 triliun.
Selain terdongkrak inflasi, kenaikan anggaran Pemilu 2004 juga dipengaruhi adanya sistem pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kali diterapkan Indonesia.
Sistem tersebut lantas berlanjut sampai hari ini, dengan anggaran yang kian membesar seperti terlihat pada grafik.
Adapun menurut Ramlan Subakti, Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, meski memakan banyak anggaran, pemilu tetap bermanfaat.
"Pemilu demokratik butuh dana besar, tetapi sangat berguna untuk membentuk pemerintahan nasional sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangan guna mewujudkan tujuan negara," kata Ramlan, dilansir Kompas.id (15/12/2023).
(Baca: Survei LSI, Tren Kepuasan Atas Demokrasi Turun Dua Tahun Terakhir)