Politik

Lite

Litbang Kompas: Mayoritas Warga RI Lebih Pilih Pilkada Langsung

Nabilah Muhamad 20/01/2026 10:31 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas atau 77,3% responden lebih memilih mekanisme pilkada secara langsung, daripada dipilihkan oleh DPRD.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada yang Dinilai Cocok untuk Responden di Indonesia (Desember 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Litbang Kompas: Mayoritas Warga RI Lebih Pilih Pilkada Langsung

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada yang Dinilai Cocok untuk Responden di Indonesia (Desember 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mencuat di publik pada akhir 2025 lalu.

Beberapa partai besar seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem mendukung sistem tersebut. Alasannya beragam, dari menghemat biaya, mengurangi politik uang, hingga memperkuat fungsi DPRD.

Namun, temuan Litbang Kompas menunjukkan hal berbeda. Mayoritas atau 77,3% responden lebih memilih pilkada secara langsung.

"Keinginan publik untuk memilih kepala daerah secara langsung tidak dapat dilepaskan dari semangat demokrasi dan partisipasi yang ingin diperjuangkan," tulis Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (12/1/2026).

Sementara, hanya 5,6% responden yang mengacu cocok dengan skema pilkada melalui DPRD. Lalu terdapat 15,2% yang melihat bahwa kedua sistem tersebut sama saja.

(Baca: LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD RI)

Survei ini juga menghimpun dua alasan utama responden lebih memilih mempertahankan pilkada langsung.

Pertama, karena dinilai lebih demokratis dan menjamin partisipasi (46,2%) serta pemilih berkesempatan untuk menentukan calon yang lebih berkualitas dibandingkan yang lain (35,5%).

"Ketika DPRD yang memilih, kesempatan rakyat untuk terlibat langsung di dalam proses pemilihan tersebut menjadi hilang," tulit Litbang Kompas.

Survei ini melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 8-11 Desember 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,24% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Seberapa Sering KPU dan Bawaslu Tidak Patuh terhadap UU?)

Editor : Erlina Fury Santika