Profesi Pelaku Korupsi 2023, Mayoritas Pejabat Eselon

Politik

Lite

Cindy Mutia Annur 07/03/2024 13:27 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut laporan KPK, mayoritas pelaku korupsi di Indonesia pada 2023 berasal dari jajaran pejabat eselon di instansi pemerintahan.

Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi Pelaku (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Profesi Pelaku Korupsi 2023, Mayoritas Pejabat Eselon

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi Pelaku (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaku korupsi di Indonesia pada 2023 paling banyak berasal dari jajaran pejabat eselon.

Adapun eselon merupakan jabatan struktural di kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

Sepanjang 2023 ada 61 kasus korupsi yang pelakunya berpangkat eselon I/II/III/IV. Porsinya setara 37,89% dari total jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK tahun lalu.

Pelaku kasus korupsi terbanyak selanjutnya berstatus pegawai swasta dengan jumlah 57 kasus.

Ada pula kasus korupsi yang pelakunya wali kota/bupati/wakilnya 8 kasus, kepala kementerian/lembaga (K/L) 4 kasus, duta besar 4 kasus, kemudian hakim, pengacara, gubernur, dan jaksa masing-masing 2 kasus.

Berikutnya ada 1 kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR/DPRD, dan 22 kasus dilakukan oleh jabatan atau profesi lainnya.

Pada 2023 KPK tidak tercatat menangani kasus korupsi yang pelakunya berstatus komisioner, polisi, atau korporasi.

Jenis perkara korupsi yang paling banyak ditangani KPK pada 2023 adalah penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah 85 kasus, diikuti korupsi pengadaan barang dan jasa 62 kasus.

Perkara lainnya meliputi tindak pidana pencucian uang (TPPU) 8 kasus, korupsi perizinan 3 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus.

Tak ada satupun kasus korupsi terkait penyalahgunaan anggaran yang ditangani KPK tahun lalu.

(Baca: KPK Tangani 1.500 Kasus Korupsi dalam Dua Dekade)

Editor : Adi Ahdiat