85 dari 88 Laporan Keuangan Berstatus Wajar Tanpa Pengecualian

Politik

Lite

Yosepha Pusparisa 20/07/2020 12:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dalam laporan BPK, terdapat 88 laporan keuangan pemerintah pusat yang diperiksa pada 2019. Sebanyak dua di antaranya berstatus Wajar Dengan Pengecualian dan satu berstatus Tak Memberikan Pendapat.

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

85 dari 88 Laporan Keuangan Berstatus Wajar Tanpa Pengecualian

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Perkembangan Opini LKKL/LKBUN 2015-2019

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam laporan tersebut, terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang telah diperiksa pada 2019.

Dalam catatan 2019, ada 85 LKKL berstatus Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara, dua LKKL berstatus Wajar Dengan Pengecualian. Lembaga tersebut adalah Badan Siber dan Sandi Negara (dengan catatan nomenklatur lembaga baru mulai 2019) dan Komisi Pemilihan Umum. Sementara hanya satu lembaga, Badan Keamanan Laut yang berstatus Tidak Memberikan Pendapat.

(Baca: Ketidakpatuhan Peraturan UU, Permasalahan Dominan Pemerintah Pusat)

Editor : Safrezi Fitra