Ketidakpatuhan Peraturan UU, Permasalahan Dominan Pemerintah Pusat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan 1.113 permasalahan dari 762 temuan yang dilakukan pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp 4,9 triliun. Permasalahan tersebut didominasi pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang nilainya sebesar Rp 3,8 triliun dari 490 permasalahan.

Selain tak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat 304 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) oleh pemerintah pusat. Kemudian, ada 319 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang nilainya sebesar Rp 1,1 triliun.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, BPK memberikan 1.859 rekomendasi untuk pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja.