Ketidakpatuhan Peraturan UU, Permasalahan Dominan Pemerintah Pusat

Politik

Lite

Yosepha Pusparisa 12/05/2020 12:31 WIB

URL telah disalin

Memuat...

BPK menemukan 1.113 permasalahan dengan nilai Rp 4,9 triliun yang didominasi ketidakpatuhan terhadap peraturan UU.

Permasalahan pada Pemerintah Pusat (Semester II 2019)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ketidakpatuhan Peraturan UU, Permasalahan Dominan Pemerintah Pusat

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Permasalahan pada Pemerintah Pusat (Semester II 2019)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan 1.113 permasalahan dari 762 temuan yang dilakukan pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp 4,9 triliun. Permasalahan tersebut didominasi pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang nilainya sebesar Rp 3,8 triliun dari 490 permasalahan.

Selain tak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat 304 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) oleh pemerintah pusat. Kemudian, ada 319 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang nilainya sebesar Rp 1,1 triliun.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, BPK memberikan 1.859 rekomendasi untuk pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja.

Editor : Safrezi Fitra