Demografi

Lite

Polri Paling Banyak Dilaporkan Warga ke Komnas HAM pada 2025

Akbar Ridwan 15/01/2026 14:43 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 2.796 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025.

Pihak yang Paling Banyak Menjadi Terlapor di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Polri Paling Banyak Dilaporkan Warga ke Komnas HAM pada 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pihak yang Paling Banyak Menjadi Terlapor di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 2.796 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025.

Dari jumlah tersebut, 2.133 aduan adalah laporan baru dan 663 aduan merupakan laporan lanjutan.

Berdasarkan instansi terlapor, Polri tercatat paling banyak dilaporkan kepada Komnas HAM sepanjang tahun lalu, dengan 752 aduan atau 26,9% dari total aduan.

Berikut pihak yang paling banyak menjadi terlapor di Komnas HAM sepanjang 2025:

Polri: 752 aduan
Korporasi: 452 aduan
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah: 445 aduan
Individu: 309 aduan.

(Baca: Polri, Pelaku Kekerasan terhadap Kebebasan Sipil Terbanyak pada 2025)

Komnas HAM juga mendata enam tren aduan kasus sepanjang 2025, antara lain:

Konflik agraria;
Kebebasan berekspresi dan berpendapat; kebebasan pers dan serangan terhadap jurnalis;
Kekerasan seksual, termasuk tindak pidana kekerasan seksual;
Kekerasan aparat negara;
Pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi; dan
Kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Komnas HAM menindaklanjuti aduan tersebut melalui fungsi pemantauan, penyelidikan, pengawasan, mediasi serta pemberian pendapat HAM di persidangan (amicus curiae),” jelas Komnas HAM dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (2/1/2026)

(Baca: Indeks HAM Indonesia Turun Tiga Tahun Beruntun sampai 2025)

Editor : Erlina Fury Santika